Anak Pintar Dilarang Sekolah

(Kecuali Yang Kaya)
Oleh: Choirul Asyhar

Tahun ini saya benar-benar memeras otak dan menguras tabungan. Dua anak saya masuk pesantren. Melanjutnya jenjang pendidikan sekolah lanjutan pertama. Biaya masuknya saja sudah 10 juta lebih. SPP-nya dan biaya hidup mereka berdua sekitar satu tengah juta per bulan. Belum biaya nengok ke sana sebulan sekali.

Pilihan ke pesantren saya dan istri lakukan setelah berdiskusi dengan anak-anak. Pertimbangan salah satunya adalah kehidupan diluar pesantren yang sangat polutif. Tidak hanya udara perkotaan yang kotor dengan karbon monooksida, bising dengan suara knalpot kendaraan bermotor dan gas buangan pabrik. Tapi juga udara sekitar yang kotor dengan pemandangan anak-anak muda yang asik berpacaran. Mulai yang berbaju banyak jendelanya sampai yang berjilbab atasnya tapi pinggulnya nongol. Mulai yang duduk mojok di taman-taman kota, sampai yang berpelukan lekat di atas motor.

Belum lagi udara di rumah yang ruangannya penuh dengan cahaya tivi. Suaranya penuh dengan umpatan dan caci maki mematikan hati nurani. Gambarnya menyedihkan dan membuat orang tua tak habis mengerti. Iklannya menguras kantong baju dan celana. Musik dan video klipnya mengikis habis kepribadian dan jati diri.

Pertimbangan kedua adalah mahalnya biaya sekolah. SPP bulanan sudah ratusan ribu, belum biaya antar jemput, aneka kegiatan dan lain-lain. Itupun masih ditambah biaya les sore atau malam harinya. Biayanya tinggi, waktunya habis. Sehingga ketika tiba dirumah, orang tua tak kebagian waktu untuk berbagi nasehat atau sekedar bercengkeramapun. Anak capek, nyalakan TV. Lalu pulas di depan TV. Jadi bahkan baca doa sebelum tidur pun tak sempat.

Ternyata mahal benar untuk jadi pintar. Ada biaya materi dan biaya sosial. Akhirnya orangtua pun menghabiskan waktunya pula untuk mencari nafkah lebih keras. Demi menutup biaya pendidikan. Maka rumah hanya jadi tempat singgah. Melepas lelah dan membunuh kantuk. Begitu mata terbelalak bangun, berarti saatnya keluar rumah.

Dengan hitung-hitungan ini, maka pendidikan di Pesantren jadi lebih murah. Karena saya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transport, uang makan siang, biaya mencuci pakaian dan lain-lain. Belum lagi covering biaya sosialnya. Saya juga terbantu oleh kegiatan yang ketat di Pesantren, sehingga anak-anak tidak ada waktu dan keinginan untuk membuang-buang waktunya dengan nonton TV, dengerin musik, ngobrol di tempat-tempat nongkrong dan lain-lain. Apalagi memang tidak ada TV di Pesantren. Juga larangan membawa HP, MP3, MP4 dan lain barang elektronik yang cenderung menghabiskan uang dan menyia-nyiakan waktu.

Satu lagi harapan saya menyekolahkan anak di pesantren adalah nanti kalau mereka lulus SMA dari Pesantren mereka bisa meneruskan perguruan tinggi di luar negeri dengan biaya murah, syukur-syukur mendapatkan beasiswa dari negara tujuannya nanti. Tak terbayang jika mereka harus kuliah di dalam negeri. Hanya orang kaya raya yang bisa membayar biaya masuk PT. Coba survey, berapa persen penduduk Indonesia yang memiliki tahungan 50 juta ke atas. Buruh pabrik bergaji 5juta per bulan aja, harus empot-empotan untuk menabung sehingga bisa mencapai jumlah itu. Apalagi yang bergaji minimal. Kalau toh ada, pasti berat sekali mengeluarkan uang sebanyak itu, karena uang itu adalah pesangon yang diterima ketika pabrik tempat kerjanya tutup.

Pasal 29 UUD 45 dan amandemennya memang memayungi kita bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Layaknya sebuah kewajiban, yang menurut ahli fikih, kalau dikerjakan berpahala kalau diabaikan berdosa. Maka pemerintah hendaknya merasa berdosa tidak bisa memenuhi hak-hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Alih-alih merasa berdosa, justru pemerintah malah suka mencabut subsidi pendidikan. Memprivatisasi perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum pendidikan yang harus berupaya sendiri untuk menutup biaya operasionalnya. Jadi perguruan tinggi negeri tak ubahnya dengan PTS yang hidup sendiri. Yang akhirnya memeras kantong wali muridnya.

Tahun ini anak saya masuk SMP, berarti enam tahun lagi masuk perguruan tinggi. Kalau sekarang masuk perguruan tinggi harus bayar 60 – 100 juta. Enam tahun lagi entah berapa juta. Kalau misalnya tetap 100 juta berarti mulai sekarang saya harus menabung 1.4 juta per bulan. Untuk dua anak saya berarti saya harus pandai-pandai menabung 2.8 juta rupiah perbulan. Perlu kesabaran dan ketawakalan yang tinggi agar saya tidak terjerusmus mengikuti jalan pintas apapun untuk mencapainya.

Sebagai warga negara yang cinta dengan pemerintahnya, saya mengingatkan pemerintah agar berupaya keras memenuhi kewajibannya. Jika tidak mereka akan menimbun dosa sepanjang periode pemerintahannya. Kalau demikian, maka jika masa jabatannya habis mereka akan sakit dua kali. Yang pertama post power sindrom. Yang kedua penimbunan dosa. (Semoga amal baiknya masih lebih banyak sehingga kalau mati tetap masuk Surga. Amin).

Kalau masih juga pemerintah kita lupa terhadap kewajibannya ini, maka kita cari pemerintah negara lain saja yang mau mengasihani kita. Membiayai pendidikan anak-anak kita. Dan saya dengar banyak negara di Timur dan Barat juga Timur Tengah menyediakan beasiswa untuk anak-anak kita. Dan yang membanggakan mahasiswa Indonesia yang di negeri sendiri tidak diopeni. Dicuekin kaarena miskin, ternyata berprestasi cemerlang di luar negeri. Lalu ketika pulang ke Indonesia, pemerintah Indonesia tinggal menikmati pengabdian mereka untuk masyarakat. Uenak tenan……… Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menangkap mana kewajiban yang harus ditunaikan dan mana hak yang pantas kita peroleh. Amin.

Cikarang, 19 Agustus 2007

Kursi Kosong

Akhir-akhir ini dan di masa-masa yang akan datang saya harus menyisihkan waktu untuk mengunjungi Subang. Karena harus nengok anak pertama saya yang mondok di salah satu pesantren di sana. Seperti yang saya lakukan kemarin, Ahad, 12 Agustus 2007. Alhamdulillah ada bus tiga perempat dari Cikarang ke Subang langsung. Saya memilih bis karena pergi sendirian. Ongkosnya akan menghabiskan isi dompet kalau naik mobil sendiri. Bensin cepek ceng dan tol dua puluh ribu itu sudah pasti. Belum lagi capeknya dengkul dan tangan selama mengemudi mobil.

Dengan naik bis umum saya cuma merogoh dua puluh enam ribu pulang-pergi ditambah dua ribu untuk parkir motor. Dan bisa bisa nyantai menghabiskan 1 atau setengah buku selama dalam perjalanan. Itupun diselingi ngantuk yang sering datang menyerang.

Tapi, kemarin saya mengalami nasib kurang baik. Sepanjang jalan dari Cikarang sampai Subang saya tidak kebagian kursi. Berdiri selama hampir dua setengah jam. Dengan tangan gandolan besi gantungan agar badan tidak roboh ketika bis berbelok ke kanan atau ke kiri. Alhamdulillah dalam posisi tidak enak ini, saya bisa melalap setengah buku kecil sejarah sahabat Nabi. Jadi meskipun kaki-tangan pegel, tapi hati rasanya tentrem. Meskipun perikehidupan para sahabat mulia itu sering menyindir ’penyimpangan-penyimpangan’ yang sering saya lakukan.

Saya tidak akan menceritakan isi buku itu. Karena banyak hak menarik lainnya yang saya catat dalam hati dalam kepenatan perjalanan saya ini. Pengalaman yang sayang untuk dilupakan. Sayang kalau tidak diambil ibroh darinya.

Ketika naik dati Jababeka, saya tidak menyangka penumpang sedemikian banyak. Karena sudah lama menunggu, saya naik saja meskipun tidak dapat kursi. Sampai menjelang masuk tol Cikarang Barat penumpang makin banyak. Artinya makin banyak yang berdiri. Begitu masuk tol, saya sudah menata hati, berarti minimal saya akan berdiri sampai keluar pintu tol Cikampek. Kalau beruntung, di sana nanti banyak penumpang yang sekarang asyik duduk di kursi pada turun. Lalu saya akan kebagian kursi kosong. Dengan optimisme demikian, saya tata hati saya dengan membenamkan diri dalam buku milik anak saya yang berjudul ’Ngefans sama Sahabat Nabi’ karya Bang Andi Bustoni, redaktur Majalah Sabili.

Walhasil bis sampai di Kopo, penumpang sebagian turun. Yang berdiri berebut kursi kosong. Banyak laki-laki berhati baik mempersilakan para Ibu dan wanita untuk menempati kursi kosong yang ditinggalkan penumpang. Meski demikian baru separuh yang dapat tempat duduk. Saya juga tidak ikut berebut kursi, karena saya juga laki-laki. Meski kaki juga sudah pegel, hampir sejam berdiri.

Keluar tol, bis langsung berangkat lagi menuju Subang. Banyak penumpang naik turun. Satu demi satu penumpang yang berdiri kebagian kursi. Tinggal bertiga, seorang bapak tua, anak muda dan saya yang setengah tua. Sampai Sadang biasanya banyak yang turun, kali ini Allah memberi rizki berlebih kepada awak bus. Justru penumpang bertambah. Wal hasil, saya bertiga masih harus bertahan berdiri. Sambil mata ngantuk dan kaki pegel.

Tabiat orang capek berdiri, lalu mendapat kursi rasanya nikmat sekali. Demikian yang saya perhatikan. Banyak penumpang yang sekarang gilirannya mendapatkan kursi, menikmati butul posisinya. Saat-saat awal melepas pegel-pegel di kaki. Saat berikutnya menikmati empuknya kursi, dengan meluruskan punggung dengan rileks. Saat berikutnya mata terlelap. Oh, sungguh nikmat.

Saya berdiri sambil menyenderkan badan saya sekenanya pada salah satu pinggiran sandaran kursi. Posisi terbaik dari posisi tidak enak yang saya rasakan sering mengganggu pemilik kursi. Kadang tas saya menyentuh bahu pemilik kursi. Kadang posisi saya, menyebabkan mereka tidak bisa santai menyandarkan kepalanya. Seakan saya mengancam kedudukan mereka. Padahal sejam yang lalu dia masih senasib dengan saya. Sama-sama penumpang tak berkursi. Sama-sama menjadi penumpang yang tak mapan. Jangankan duduk, berdiripun tak seimbang. Sama-sama harus mempertahankan tubuh agar tetap tegak, ketika bis membelok ke kanan dan ke kiri. Sekarang sudah punya kursi. Lupa betapa tidak enaknya berdiri seperti saya ini. Betapa sulitnya tetap harus tegak ketika bis melaju kencang dan tiba-tiba sang sopir menginjak rem karena ada penumpang yang mau naik. Masih syukur bisa melepas penatnya kaki. Masak kepalanya tersenggol sedikit saja, mata harus melotot.

Dalam kondisi demikian saya melihat sebuah kursi diduduki anak kecil balita. Ibunya ada di sebelahnya. Setahu saya tadi ada penumpang wanita dewasa di sebelahnya. Dan si balita dipangku ibunya. Berarti penumpang wanita dewasa tadi sudah turun. Ada Bapak Tua di sebelahnya masih berdiri tegak, meski saya yakin pasti kakinya pegel. Karena saya juga merasakan hal itu. Sudah dua jam berdiri dan digoyang di atas bis.

Ibu dan balita yang tadi ketika naik juga tak kebagian kursi. Kini diam-diam telah duduk. Bahkan sekarang menduduki dua kursi. Saya menepuk bahu Sang Bapak. Saya persilakan Sang Bapak duduk di kursi yang diduduki balita itu. Saya konfirmasi kepada Si Ibu apakah benar kursi itu kosong. Dengan santai Si Ibu menjawab, entahlah kemana penumpang yang tadi turun di peristirahatan. Maka tanpa banyak berfikir saya persilakan Sang Bapak duduk di kursi kosong itu. Dan Si Balita lebih pas jika duduk di pangkuan Si Ibu saja. Dalam kondisi demikian, balita yang belum diwajibkan bayar masih dalam tanggung jawab ibunya. Sang Bapak yang sudah sepuh lebih berhak duduk di kursi empuknya.

Memang kursi itu enak. Sering melenakan. Bahkan membuat kita lupa akan nasib kita dulu ketika belum punya apa-apa. Lalu ketika sudah duduk kita sering lupa terhadap lingkungan sekitar. Karena dengan duduk mata kita suka mudah terpejam. Kalau satu sudah dimiliki, dua tentu lebih nikmat. Paha yang pegal memangku sang balita barangkali membuat si Ibu meletakkan balitanya di kursi kosong. Kenapa tidak? Meskipun ada Bapak Tua berdiri di sebelahnya dengan kaki pegel. Yang dari tadi kalah bersaing dalam memperbaiki nasibnya. Memperebutkan kursi kosong.

Cikarang, 13 Agustus 2007

Pilkada Jakarta, Siapa Yang Menang?

Oleh: Choirul Asyhar

Tanggal 8 Agustus 2007 pukul dua siang, banyak LSM dan tim sukses kandidat melansir perolehan suara sementara. Data dari para saksi di setiap TPS mengalir ke pusat perhitungan masing-masing melalui SMS, telepon dan sebagainya. Teknologi Informasi mempermudah semua pekerjaan ini. Salah satu tim kandidat menyebut ini sebagai data real count. Berbeda dengan Quick Count yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data secara sampling dari seluruh TPS yang ada, real count diperoleh dari perolehan data dari seluruh TPS yang ada, yang masuk secara berangsur-angsur.

Data sementara Fauzi-Prijanto (FP) unggul atas Adang-Dani (AD). Perolehannya berkisar antara 55 : 45. Jika perbandingan ini terus terjaga dengan berangsur-angsurnya data yang masuk dari setiap TPS, maka sudah bisa dipastikan FP memenangkan pilkada ini. Dan keduanya akan tinggal mengikuti hari pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, propinsi paling bergengsi di negeri ini karena kota ini juga merupakan Ibu Kota negara RI.

Bukan mendahului takdir. Tapi jika FP mendapatkan 55% suara maka FP dinyatakan menang. Dan AD yang mendapatkan 45% dinyatakan kalah. Dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pernyataan ini benar adanya. Tapi bagaimana dengan sudut pandang partai politik sebagai mesin politik?

Seperti dimaklumi FP didukung oleh 20 partai politik. Ke-20 parpol tersebut pada Pemilu 2004 memperoleh 76% suara. Jadi kalau dianggap ke-20 parpol tersebut mewakili 76% warga DKI, berarti ada 21% suara pendukung parpol-parpol tersebut yang tidak memilih FP. Kondisi sebaliknya terjadi pada AD yang hanya didukung oleh satu parpol yaitu PKS. Partai ini dalam Pemilu 2004 hanya didukung oleh 24% warga DKI. Tapi dalam Pilkada kali ini didukung oleh 45% warga DKI. Jadi ada lonjakan dukungan yang luar biasa. Yaitu 21%. Sebuah kenaikan yang fantastis. Meskipun dikeroyok oleh 20 parpol diantaranya 3 parpol besar (Golkar, PDIP, PPP), ternyata AD tidak kalah telak! Malah kalau dilihat dari sudut mekanisasi parpol, hal ini menunjukkan keberhasilan PKS sebagai mesin politik bagi pasangan AD. Diluar dukungan kader militan PKS sendiri yang bisa dipastikan memilih AD, kecuali yang tidak terdaftar dalam DPT, ternyata tim sukses AD bisa menggaet 21% tambahan pendukung. Ini adalah potensi bagus bagi bargaining position PKS dalam berbagai Pilkada lainnya di berbagai daerah yang akan datang dan bahkan pada Pemilu dan Pilpres 2009.

Benar bahwa keroyokan yang dilakukan oleh ke-20 partai berhasil menggagalkan PKS mengantarkan jagoannya untuk menjadi Gubernur dan Wagub. Tapi disisi lain ternyata keroyokan ini justru meningkatkan kedudukan PKS dalam percaturan politik di Jakarta atau bahkan nasional. Bayangkan 20 vs 1 ternyata hanya menghasilkan 55 vs 45. Mestinya secara teoretis menghasilkan sekitar 76 vs 24. Artinya dalam kemenangan ini Parpol-parpol pendukung FP harus segera berbenah diri. Siapa diantara mereka sebenarnya yang tidak atau kurang kontribusinya dalam mobilisasi pendukung dalam pilkada ini. Atau adakah massa dari ke-20 parpol itu yang suaranya terpecah, sebagian ke FP, sebagian lagi ke AD. Fenomena ini adalah gambaran bahwa koalisi elit ke-20 parpol tersebut bukanlah otomatis berarti koalisi massanya. Jika parpol-parpol tersebut yakin akan berhasil memobilisasi massanya maka FP tidak perlu mencari dukungan sampai 20 partai. Cukup 2-3 partai besar saja. Lalu parpol-parpol kecil bisa mengajukan 1 pasang calon lagi. Tapi dukungan yang bombastis ini mau-tidak mau memang menunjukkan bahwa elit 20 parpol tersebut tidak percaya diri untuk bisa mengikat dan memobilisasi massanya. Tampak sekali ketakutan akan kewalahan menghadapi calon PKS, membuat mereka berkumpul melakukan pengeroyokan sehingga dapat mengalahkan AD, meski tidak dengan telak.

Fenomena sebaliknya justru terjadi pada partai pendukung AD. Sendirian ternyata tidak berarti terpencil jauh. Selisih yang tidak terlalu besar jika dilihat dari ‘kebesaran’ lawannya, telah mengatakan hal ini.
Jadi pelajaran dari Pilkada DKI adalah parpol harus berbenah diri menjalin hubungan yang mesra dengan massanya. Atau kalau mau menang Pilkada cukup berkoalisi dengan PKS saja. Ongkos politiknya sangat murah daripada harus menggandeng 20 parpol yang ternyata hanya menghasilkan 55%. Kata Fachry Ali, seorang pengamat politik, kalau 55% itu dibagi 20 parpol berapa rata-rata kontribusi parpol dalam perolehan suara itu. Jadi siapa yang menang?

Cikarang, 8 Agustus 2007

Serial Peluang Korupsi - 3:

Di Pabrik (2)

Bagian General Affairs juga bisa jadi fitnah kalau tidak memenuhi syarat mental baja dan ikhsan. Iming-iming komisi perusahaan transportasi, catering, supplier alat tulis, cleaning service selalu berseliweran di depan mata.

Seorang teman yang sekarang sukses menjadi pengusaha transportasi melayani puluhan perusahaan di sebuah kawasan industri. Dia berbicara tentang uang komisi ini. Katanya hal ini sudah tidak bisa lepas dari dunia bisnis. Inilah bisnis. Artinya alokasi dana ini sudah dimasukkan dalam biaya produksi. Asal tidak sampai rugi, no problem. Katanya, kalau ada yang tidak mau menerima komisi perbandingannya 1:1000. Tentu saya tidak percaya ucapannya, karena saya tahu pelanggannya belum ada seribu, tapi dia sudah menemukan satu orang manajer yang tidak mau menerima uang beginian.

Bagian Personalia juga demikian. Banyaknya pengangguran menyebabkan setiap orang usia produktif melakukan apa saja asal bisa jadi karyawan. Bagian personalia bisa menjual soal tes penerimaan kayawan, jika tidak kuat memiliki kedua syarat di atas. Kongkalikong dengan perusahaan outsourcing tenaga kerja bisa membuat mata tak henti-bentinya main kedap-kedip. Malah keuntungan sebagai pengusaha outsourcing sering membuat pejabat personalia yang serakah mendirikan perusahaan sejenis untuk mensuplai karyawan bagi perusahaan yang mengamanahinya menjadi pimpinan departemen personalia. Jadi dia jadi supplier bagi dirinya sendiri. Tanpa pesaing.

Hal ini juga bisa dilakukan oleh manajer pembelian. Informasi harga yang ada di tangannya membuat dia dengan mudah mendirikan perusahaan supplier untuk mensupport departemen yang dipimpinnya sendiri. Ditambah dengan adanya wewenang memutuskan supplier mana yang bakal dipilih, lengkap sudah kemudahan untuk menjadikan perusahaan pribadinya menjadi supplier bagi dirinya sendiri. Perusahaan pribadi? Tentu tidak akan tampak dalam akta pendirian perusahaan, karena nama pemilik bisa siapa saja kecuali dirinya. Bisa istri, paman, bibi, tante, bahkan tetangga sebelah rumah.

Ini juga terjadi ketika seorang asisten manajer general affairs ’terpaksa’ mendirikan perusahaan transportasi sendiri untuk mensuplai kebutuhan departemen yang dinakhodainya di sebuah perusahaan asing. Karena apa? Karena tidak tahan melihat keuntungan berseliweran di depan mata. Komisi saja tidak cukup membuatnya nyaman, maka sekalian saja dibangun perusahaan transportasi. Jadi di perusahaan transportasi ini dia menjadi supplier, sementara di posisinya sebagai seorang asisten manajer di perusahaan asing itu dia menjadi buyer. Enakkk tenan........

Pilkada Jakarta 2007

Calon Independen, Dicari!
Oleh: Choirul Asyhar

Persaingan perebutan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada Agustus ini bakal seru. Karena hanya ada dua calon pasangan yaitu Adang Daradjatun–Dani Anwar yang diusung oleh PKS dan Fauzi Bowo–Prijanto yang diusung oleh keroyokan partai-partai besar plus partai-partai kecil sehingga membentuk total koalisi 20 partai politik.
Yang tak kalah seru adalah partai ‘kecil’ PKS dikeroyok oleh 20 partai besar dan kecil. Dalam pemilu 2004 PKS adalah pemenang pemilu untuk wilayah Jakarta dengan mengantongi 24% suara. Tetapi seketika menjadi sangat kecil ketika dikeroyok oleh tiga partai besar (Golkar, PDIP dan PPP) plus partai kecil yang kalau ditotal mencapai ‘representasi’ 72% suara yang diperoleh pada pemilu 2004.
Spektakuler! Sebuah partai kecil dikeroyok 20 partai besar kecil. Pasangan yang pertama dengan slogan “Ayo Benahi Jakarta” bertekad mengubah Jakarta menjadi lebih bersih, lebih peduli dan lebih bermoral. Pasangan yang kedua melawan pasangan pertama. Meskipun –menurut keyakinan penulis- bukan berarti Fauzi-Prijanto tidak setuju dengan slogan pasangan pertama tersebut. Siapa sih yang tidak setuju Jakarta lebih bersih, lebih peduli dan lebih bermoral? Pasti semua setuju. Kalau toh diam-diam tidak setuju, pasti tidak mau dikesankan sebagai kurang bersih, kurang peduli dan kurang bermoral.
Tetapi pengeroyokan ini bagaimanapun menimbulkan spekulasi bahwa pendukung Fauzi-Prijanto hendak rame-rame mempertahankan status quo. Mereka hendak mempertahankan Jakarta yang modern dengan ciri heterogen, hedonis, materialis bahkan kapitalistis. Juga sebagai kota bisnis plus hiburan malam. Termasuk mempertahankan keberadaan ‘surga’ bagi penikmat kehidupan malam dan derivatnya.
Spekulasi ini dapat dideteksi oleh pernyataan ketakutan sekelompok masyarakat penentang Adang-Dani. Misalnya, kalau PKS menang hiburan malam akan ditutup. Seakan Jakarta bukan lagi Jakarta tanpa hiburan malam. Bahkan ada yang menganggap pengeroyokan ini perlu dilakukan karena ini adalah perang ideologi. Jadi ada ideologi non-PKS di satu sisi melawan ideologi PKS di sisi lain. Apa yang dimaksud ideologi non-PKS dan apa itu ideologi PKS, tidak ada yang berani mengatakan dengan gamblang: ideologi apa melawan ideologi apa.
Perseteruan antar dua kubu menimbulkan keprihatinan kelompok lain diluar partai-partai. Entah apa sebenarnya yang diprihatinkan oleh kelompok non-partisan ini. Apakah khawatir Fauzi-Prijanto menang? Yang berarti ‘tidak akan ada perubahan’ bagi Jakarta. Alias status qou. Atau mengkhawatirkan PKS kalah? Sehingga kalau bisa hendak memecah suara pendukung Fauzi-Prijanto. Atau tidak sudi jika salah satu dari kedua pasangan itu menang, karena kedua pasangan dianggap tidak bakal bisa menyerap aspirasi kelompok non partisan ini. Karena lebih banyak membawa kepentingan parpolnya masing-masing. Maka dimunculkan kesan perseteruan ini adalah mewakili kepentingan partai-partai yang haus kekuasaan.
Karena partai membawa kepentingan politik tertentu, maka pasangan yang diusung partai dianggap tidak independen. Pasangan ini dianggap kepanjangan tangan partai politik pengusungnya, jadi pasti loyal kepada partainya. Dan karena lebih mementingkan partai otomatis tidak memikirkan rakyat.
Pasangan barupun dimunculkan sebagai jagoan baru kelompok non-partai ini. Dikesankan pasangan dari kelompok non partai ini tidak membawa kepentingan partai tertentu. Tidak memiliki agenda mementingkan masa depan partai tertentu, karena itu disebut independen. Sehingga pasti banyak waktu untuk memikirkan sebesar-besar kemakmuran rakyat karena mereka tidak haus kekuasaan. Inilah logika berfikir yang dikembangkan untuk menggiring opini masyarakat. Benarkan demikian?

Apakah Parpol itu?
Menilik namanya, partai politik adalah partai yang berorientasi politik. Politik menurut definisi ilmu politik adalah aktifitas mengerahkan segala kekuatan untuk mencapai kekuasaan. Ada definisi lain: Politik adalah siasat untuk mengatur masyarakat demi kemaslahatan masyarakat itu. Kedua definisi ini menurut penulis kedua-duanya benar. Dengan mencapai kekuasaan seorang atau sekelompok orang bisa mengatur masyarakatnya. Dengan peraturan akan tercipta kemaslahatan bersama.
Jadi tidak ada kejanggalan jika parpol berorientasi meraih kekuasaan. Justru aneh dan janggal jika parpol tidak punya keinginan berkuasa. Justru itulah maka mereka membentuk parpol. Kejanggalan lainnya adalah jika organisasi masyarakat -bukan orpol- juga punya hidden agenda mencapai kekuasaan. Jadi agar sepak terjangnya tidak diendus bermotif politik maka digunakanlah baju ormas atau LSM. Fenomena ini sudah bukan rahasia lagi. Jadi mereka ini sebenarnya mirip dengan organisasi politik bawah tanah yang berlindung di bawah nama ormas yang seolah-olah anti-politik.

Pasangan Independen
Dengan pengakuan atas parpol-parpol dan permakluman akan tujuan parpol yaitu mencapai kekuasaan itulah maka muncul undang-undang pemilu ataupun pilkada. Peraturan ini mengatur bahwa pasangan calon harus didukung minimal 15% suara yang diperoleh dari parpol saat pemilu terdahulu. Jadi peraturan ini sebagai konsekuensi logis dari pengertian politik itu sendiri. Termasuk di dalamnya pengucuran bantuan dana kampanye dan penggalangan dana masing-masing kandidat melalui parpol-parpol.
Lalu muncul wacana pasangan calon independen yang berasal dari non-partai. Karena dianggap merdeka dari intervensi kepentingan partai maka disebut independen. Tapi benarkah mereka independen, itu soal lain yang mesti dicermati. Tuduhan bahwa pasangan yang diusung parpol, tidak independen karena disetir oleh partai, maka tidak memihak rakyat, sangat tidak otomatis masuk akal jika dengan demikian lalu dimunculkan logika baru: pasangan non-partai berarti independen dan berarti memihak rakyat.

Benarkah Mereka Independen?
Kalau pasangan Adang-Dani didukung PKS, Fauzi-Prijanto didukung koalisi 20 partai, lalu siapa pendukung pasangan independen? Ormas, LSM, paguyuban-paguyuban MTO (masyarakat tanpa organisasi), OTB (organisasi tanpa bentuk) dan lain-lain. Memang mereka bukan parpol, tapi bukan berarti tanpa kepentingan. Bahkan meskipun bukan parpol, tidak mustahil mereka punya kepentingan politik. Buktinya mereka mengusung calon –yang katanya- independen itu untuk mencapai kekuasaan politik yaitu menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
Belum lagi jika pengusaha dan konglomerat turun tangan ikut mendukung mereka. Pasti tidak hanya dukungan kosong, dana, daya, bahkan –bisa jadi- darah pasti ikut digelontorkan. Lalu pesan sponsor politikus ekonomi ini disisipkan kepada calon independen. Jika demikian maka bisakah pasangan itu nanti jadi pemimpin yang independen?
Tambah runyam jika tangan asing ikut turun dalam percaturan perebutan jabatan gubernur dan wakil gubernur ini. Lalu independen yang bagaimana yang bisa dilakonkan oleh pasangan independen ini. Independen dari parpol, tapi tidak dari kepentingan-kepentingan lain yang justru jauh lebih banyak dan macam-macam. Jadi calon independen akan menjadi anak panah liar yang melesat dari busur gaib.
Bagaimana dengan keberpihakan kepada rakyat? Ya, sama sulitnya dengan menebak keberpihakan para calon yang diusung partai politik. Kalau pasangan calon dukungan parpol dianggap sibuk membawa agenda parpol, ‘pasangan independen’ bisa jadi malah lebih sibuk memperjuangkan aspirasi sponsor-sponsor gaibnya.
Hanya saja untuk menilai pasangan calon dukungan parpol kita bisa melacak track record parpol pendukungnya. Tidak demikian dengan calon independen. Kita sulit melacak track record backing-backing nya. Disamping karena jumlahnya banyak, juga tidak jarang tidak tampak oleh mata telanjang alias gaib juga. Kalau pasangan calon dukungan parpol setelah terpilih ternyata menyimpang, kita bisa mengarahkan telunjuk kita kepada parpol pendukungnya. Tapi jika pasangan independen terpilih kemudian menyeleweng, kemana telunjuk kita harus diarahkan? Karena rakyat telah kehilangan jejak.