Ra Edan Ra Kumanan

Sudah beberapa hari tidak beli koran, rubrik Hukum pada harian Republika Selasa lalu benar-benar meresahkan hati saya. Hanya ada 3 berita sebenarnya. Tapi ketiga-tiga tentang berita korupsi. Dua korupsi oleh pejabat dan satu korupsi oleh pengusaha yang biasanya juga melibatkan pejabat.

Pengusaha Edy Tanzil telah berubah menjadi maling kelas kakap dengan menilep lebih dari 1 trilyun uang negara. Tahun sembilan puluhan kabur entah kemana, tiba-tiba jadi berita karena dia telah mentransfer uangnya dari Australia ke Indonesia. Belum ada kepastian kebenarannya, kaena Jaksa Agung Hendarman Supandji harus melakukan klarifikasi dan investigasi kebenarannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bau-baunya, kalau tidak terdeteksi, si ET kayaknya mau melakukan money loundry. Dan kalau uang panas itu tidak terdeteksi oleh PPATK, maka semakin ruwetlah benang kusut kong kalikong di negeri ini.

Prestasi pemerintah menangkap teroris, ternyata tumpul ketika harus menangkap koruptor. Ada joke, gimana bisa menangkap koruptor, kalau setiap mau nangkep disogok sama si koruptor. Beda dengan memangkap ‘teroris’. Para ’teroris’ tidak mau main suap. Karena mereka lebih suka mati daripada hidup menjilat-jilat.

Berita yang lain adalah Tito Pranolo, mantan direktur Pengembangan dan IT Perum Bulog yang divonis 4 tahun karena kasus impor sapi fiktif. Lalu ada mantan Sekjen Depkumham yang dituntut 4 tahun penjara karena kasus korupsi dalam pengadaan AFIS (automatic fingerprints identification system).

Ketika menyimak berita di televisi, beritanya tidak lebih menggembirakan. Banyak kasus anggota legeslatif yang terjebak dalam perilaku korup. Kabarnya ada 900-an anggota dewan yang terjerat dalam perkara korupsi. Ini sekitar 10 persen dari seluruh anggota dewan yang ada di seluruh Indonesia. Tapi yang 10 ini bisa menelan lenyap kebaikan yang sembilan puluh persen.

Ada lagi perilaku penyimpang dalam kehidupan seksual para pejabat. Sudah punya istri cantik tapi belum puas, sehingga mencari wanita lain untuk dizinahi. Sangat memalukan dan tak tahu diri. Pantas jika Rasulullah menghukum rajam sampai mati bagi perilaku demikian. Berbeda dengan bujangan yang belum pernah merasakan nikmat berhubungan suami istri, karena kelancangannya berzina hukumannya ’hanya’ dicambuk 100 kali.

Di channel lain ada anggota TNI yang tertangkap dalam sindikat pencurian motor. Anggota Komisi Yudisial dijerat oleh KPK karena mengambil untung dalam pengadaan tanah bagi kantor KY sendiri. Orang tua kita bilang ini adalah pagar makan tanaman. Tanaman yang seharusnya dilindungi dengan mendirikan pagar, eh kok malah justru rusak karena ulah si agar.

Lalu yang terbaru, proyek pemerintah yang berbaik hati membagi-bagi tabung gas gratis demi proyek konversi minyak tanah ke gas pun disalah gunakan oknum.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengintruksikan untuk menyelidiki impor liar ribuan tabung gas, padahal pertamina belum mengeluarkan keputusan resmi apa-apa masalah impor tabung gas ini, karena wacana impor masih dalam polemic. Rupanya polemic jalan, impor jalan terus. Dua container berisi tabung gas tersebut sudah nongkrong di Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal kata Pak Menteri jika impor dilakukan secara normal, baru akan tiba di Jakarta Januari 2008. Dan ternyata importirnya adalah perusahaan baru yang bukan termasuk 12 perusahaan pemenang tender. Nah, lho. Kata ketua Asosiasi Industri Tabung Baja (Asitab), kemungkinan importir nantinya akan menjualnya ke anggota Asitab yang menang tender.

Ruwet! Tidak menang tender tapi jadi supplier para pemenang tender. Siapa yang untung? Dua-duanya. Siapa yang dibodohi? Pemerintah dan rakyatnya. Jadi para pemenang tendernya pun ternyata bukan full memproduksi sendiri, tapi beli sebagian atau seluruhnya dari importir. Sementara Pertamina kabarnya tidak akan impor demi memajukan industri dalam negeri.

Nah, siapa menipu siapa? Ujungnya pemerintah yang rugi karena harus bayar mahal harga tabung gas yang profitnya sudah menetes-netes ke importer, trader yang ngaku produsen, dan…… ‘oknum dalam’.

Kita tunggu hasil kerja Pemerintah menyelesaikan semua kasus ini. Segera! Kalau tidak, KPK akan loyo, karena kasus-kasus baru masih bakal bermunculan. Karena ternyata banyak yang edan berebut kue kecuali yang mau .... ra kumanan.